JAKARTA, Wartapawitra.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Dra. Anisah Syakur, M.Ag, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, yang digelar hari ini di Gedung DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Dra. Anisah Syakur, M.Ag. mempertanyakan bagaimana target tersebut tidak menjadi kendala ketika adanya efisiensi anggatan dan harus di jelaskan secara rincih.
“Bagaimana untuk mencapai target yang di harapkan, kalau memang efisiensi harus di lakukan. Kenapa amnesty tidak segera di lakukan, karena kendala dengan dana atau efisien maka perlu di jelaskan secara rinci. Kemudian tadi disebutkan ada pembukaan blokir sebesar 62 milyar ini apakah masih rencana apakah sudah di buka blokirnya dan sejauh mana kegunaan dari pada 62 milyar tersebut.”, Jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus tersampaikam secara menyuluruh meskipun terjadi efisiensi.
“Yang kedua dari AHU, tadi sudah disebutkan, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat itu di sampaikan secara menyuluruh dan bagaimana promosi dan sosialisasi ini di sampaikan tetapi sosialisai ini tidak menjadi kendala”, Terang Anisah.
Anisah menyoroti pelaksanaan program Amnesty serta alokasi anggaran Dirjen AHU yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program seperti Amnesty berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi,” ujar Anisah.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran Dirjen AHU dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Menurutnya, anggaran yang besar harus dibarengi dengan kinerja yang nyata di lapangan.
“Anggaran bukan hanya soal nominal, tapi bagaimana output dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin melihat indikator-indikator keberhasilan yang konkret,” tambahnya.
