DPRD Kabupaten Malang Soroti 19 Ribu Anak Putus Sekolah Di Malang

KABUPATEN MALANG, Wartapawitra.com -Anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi IV, Zulham Akhmad Mubarok menyoroti banyaknya persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Malang.

Mulai dari merger sekolah, kekurangan tenaga pendidik, angka putus sekolah hingga persoalan minimnya jumlah siswa di beberapa sekolah tertentu.

Zulham menegaskan problem pendidikan di daerah ini sudah bersifat akumulatif dan tidak bisa diselesaikan dengan program parsial.

“Secara umum, kualitas pendidikan di Kabupaten Malang bagi kami adalah yang utama. Tapi faktanya hari ini masih banyak sekolah yang belum layak, baik dari sisi fasilitas maupun SDM. Ini problem akumulatif, bukan terjadi tahun ini saja,” ujar Zulham saat ditemu di Pendopo Malang, Kamis (12/2/2024)

Bahkan Politisi PDIP ini membeberkan data yang cukup mengkhawatirkan. Sebab angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang disebutnya mencapai sekitar 19 ribu anak.

Menurut Zulham angka tersebut bukan persoalan kecil dan tidak cukup ditangani melalui program-program simbolik.

“Tingkat anak putus sekolah kita sekitar 19 ribu lebih. Ini angka besar. Apakah sekolah unggulan mampu menyelesaikan masalah substansial? Saya berani jawab, belum tentu,” beber politisi asal Turen ini.

Zulham menegaskan anak yang telah ditarik kembali ke sekolah justru enggan melanjutkan pendidikan karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

“Faktanya, ketika anak-anak putus sekolah ini kami tarik lagi ke sekolah, mereka kadang tidak mau. Karena sudah bekerja, sudah punya pendapatan. Jadi ini bukan sekadar urusan Dinas Pendidikan saja, tapi butuh kolaborasi lintas sektor,” pungkas Zulham.

Sedangkan terkait program sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional, Zulham mengatakan tidak bisa menolak karena merupakan program Presiden.

Namun ia mempertanyakan efektivitasnya dalam menjawab persoalan mendasar.

“Sekolah unggulan ini program Presiden, tentu tidak bisa ditolak. Tapi apakah mampu menyelesaikan masalah yang substansial? Belum pasti,” katanya.

Hal serupa disampaikannya terkait sekolah rakyat. Ia menilai program tersebut hanya menyentuh bagian permukaan masalah. (Red/gus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *