JAKARTA, Wartapawitra.com -Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah, dengan fokus pada menangkal masalah korupsi dari akar atau hulu-nya. Kerjasama ini disepakati dalam audiensi terbatas yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Ketua Adkasi Siswanto mengatakan, pihaknya mendorong seluruh anggota DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK dalam mencegah potensi penyimpangan, sebagai bagian dari upaya menangani korupsi dari tahapan awal atau hulu.
“Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto saat dihubungi dari Semarang.
Kata Zainudin Pedro Bau Wasekjen DPN ADKASI, hal ini sebagai penguatan sinergi antara lembaga negara dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan, dengan prinsip menangkalnya dari hulu-nya.
Kata Pedro, KPK, kepolisian, dan kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Saya meyakini ketiga institusi tersebut memiliki political will, komitmen, serta niat yang kuat dan konsisten dalam pemberantasan korupsi, termasuk upaya untuk mengatasinya dari hulu,” ujarnya.
“Konsistensi inilah yang diharapkan publik. Sehingga pemberantasan korupsi meskipun proses pendakiannya berat, tetap memberi harapan besar bagi publik untuk terus dijalankan lebih baik lagi, terutama dengan mengedepankan pencegahan dari hulu-nya, ” tegasnya
Pedro Bau Wasekjen DPN ADKASI dan juga Wakil Ketua DPRD Bone Bolango mengatakan, kedepan ADKASI akan melaksanakan MOU dengan KPK sebagai landasan penting bagi DPRD untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting – sebagai langkah konkret untuk menangani korupsi dari tahapan hulu.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menegaskan komitmen bersama bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel, dengan mengedepankan langkah-langkah dari hulu-nya.
Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyambut baik inisiatif Adkasi untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPK. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah, sebagai bagian dari upaya menangkal korupsi dari hulu.
KPK juga mendorong untuk memperkuat peran pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan kebijakan hingga pelaksanaan program – agar setiap langkah dapat diantisipasi dari hulu untuk mencegah terjadinya korupsi.
