SURABAYA, Wartapawitra.com -Pendiri Septi Advisor Office & Co., Septiana Nurlaeli, S.A.P., secara resmi mengumumkan pendirian unit Governance & Public Affairs Consulting sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan, dinamika kebijakan publik, serta kebutuhan advokasi dan komunikasi strategis di era transformasi digital dan keterbukaan informasi.
Dalam pernyataan resminya, Septiana menegaskan bahwa pendirian Governance & Public Affairs Consulting bukan sekadar ekspansi usaha, melainkan wujud komitmen intelektual dan profesional dalam memperkuat kualitas kebijakan publik dan tata kelola organisasi, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil.
“Pendirian Governance & Public Affairs Consulting ini berangkat dari kegelisahan sekaligus harapan. Saya melihat bahwa banyak institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, membutuhkan pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Tata kelola yang baik bukan sekadar soal kepatuhan administratif, melainkan soal visi, integritas, akuntabilitas, serta kemampuan membaca arah perubahan zaman,” ujar Septiana.
Ia menjelaskan bahwa di tengah arus digitalisasi, kompleksitas regulasi, serta meningkatnya partisipasi publik, organisasi dituntut memiliki kapasitas governance yang kuat dan strategi public affairs yang adaptif. Menurutnya, kegagalan membaca lanskap kebijakan dan dinamika pemangku kepentingan dapat berdampak pada stagnasi program, konflik kepentingan, bahkan krisis reputasi.
“Governance hari ini harus dipahami sebagai sistem yang hidup. Ia tidak boleh kaku, tidak boleh eksklusif, dan tidak boleh tertutup dari partisipasi publik. Di sisi lain, public affairs bukan sekadar aktivitas lobi atau komunikasi formal, tetapi proses membangun relasi yang sehat, transparan, dan berbasis kepentingan publik yang lebih luas,” tegasnya.
Septiana menyebut bahwa Governance & Public Affairs Consulting yang ia dirikan akan fokus pada beberapa layanan utama, antara lain penyusunan strategi kebijakan, analisis regulasi, pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping), manajemen isu strategis, komunikasi kebijakan, serta penguatan sistem tata kelola internal organisasi.
“Saya ingin menghadirkan layanan konsultasi yang berbasis riset, berbasis data, dan berbasis etika. Kita tidak bisa lagi mengandalkan intuisi semata dalam merumuskan kebijakan atau strategi komunikasi. Semua harus didukung oleh analisis mendalam, pemetaan risiko, serta pemahaman terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam setiap proses konsultasi. Menurutnya, konsultan bukanlah pihak yang datang membawa jawaban instan, melainkan mitra strategis yang bekerja bersama klien untuk merumuskan solusi yang realistis dan berkelanjutan.
“Dalam setiap pendampingan, saya menempatkan diri dan tim sebagai strategic partner. Kami mendengarkan, memetakan persoalan, mengidentifikasi peluang, dan bersama-sama merancang strategi yang paling relevan. Prinsip kami adalah co-creation, bukan sekadar rekomendasi satu arah,” ungkap Septiana.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pendirian unit ini juga didorong oleh kebutuhan akan profesionalisme dalam pengelolaan hubungan antara institusi dan publik. Dalam konteks demokrasi yang semakin partisipatif, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari.
“Ke depan, institusi yang mampu bertahan bukanlah yang paling besar, tetapi yang paling adaptif dan transparan. Governance yang kuat akan menciptakan kepercayaan. Public affairs yang terkelola dengan baik akan membangun legitimasi. Keduanya adalah fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi,” katanya.
Septiana menambahkan bahwa ia berharap Governance & Public Affairs Consulting yang ia dirikan dapat menjadi ruang pembelajaran bersama, sekaligus pusat pengembangan kapasitas bagi para pemimpin muda, aparatur, dan profesional yang ingin memperdalam pemahaman tentang tata kelola dan kebijakan publik.
“Saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari gagasan yang dirawat dengan konsisten. Melalui Governance & Public Affairs Consulting ini, saya ingin berkontribusi dalam menghadirkan praktik tata kelola yang lebih inklusif, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
