JAKARTA, Wartapawitra.com — Komisi XIII DPR RI menggelar rangkaian rapat pada Rabu, 16 September 2026, dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Badan Anggaran terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
Agenda pertama berlangsung pukul 10.00 WIB melalui Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hak Asasi Manusia. Agenda pembahasan difokuskan pada penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., menekankan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada persoalan angka dan besaran alokasi. Menurutnya, setiap anggaran negara harus memiliki arah yang jelas dan berujung pada pelaksanaan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Dalam pembahasan RKA K/L ini tentu kita ingin memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran dan mampu mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga secara efektif. Karena anggaran negara pada akhirnya harus kembali memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Anisah.
Ia juga menilai penyesuaian anggaran harus tetap memperhatikan kebutuhan prioritas masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk efektivitas pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab mitra Komisi XIII.
“Kita harus melihat kembali mana yang menjadi prioritas, mana yang benar-benar dibutuhkan, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak yang nyata. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi hasil dan manfaat programnya tidak dirasakan secara maksimal,” terangnya.
Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, Komisi XIII DPR RI melanjutkan agenda melalui Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BNPT, Ketua LPSK, Sekretaris Jenderal MPR RI, dan Sekretaris Jenderal DPD RI. Agenda rapat tetap berkaitan dengan penyesuaian RKA K/L berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran.
Dalam forum tersebut, Anisah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, kebutuhan kelembagaan, dan kemampuan anggaran negara agar setiap program dapat berjalan secara terukur.
“Kita ingin anggaran yang dibahas ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan program yang akan dilaksanakan. Karena itu, penyesuaian RKA K/L harus dilakukan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap rupiah anggaran negara memberikan hasil yang jelas,” jelasnya.
Anisah menambahkan, fungsi pengawasan DPR RI menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian target dan manfaat program.
“Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana perencanaan anggaran itu kemudian berbanding lurus dengan pelaksanaan program dan hasil yang dicapai. Ini yang harus terus kita kawal bersama,” pungkasnya.
Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II Lantai 3, DPR RI, Jakarta.
