PASURUAN, Wartapawitra.com – Desakan LSM dan media yang membabi buta menuntut penutupan total Gempol9 mendapat serangan balik telak dari Andri Firmansyah, tokoh muda Pasuruan yang dikenal kritis dan berani bersuara lantang. Sekretaris Umum DPC Poros Sahabat Nusantara Pasuruan itu menyebut tekanan tersebut sebagai aksi brutal yang bukan hanya sarat kepentingan gelap, tetapi juga melecehkan prinsip negara hukum dan menginjak-injak logika publik.
“Ini bukan soal moral, ini soal akal sehat dan konstitusi. Kalau negara tunduk pada opini liar, tekanan media, dan provokasi LSM, maka kita sedang menggali kuburan untuk kepastian hukum di republik ini!” tegas Andri, Kamis (24/07).
Menurutnya, penutupan sebuah usaha bukan perkara seruan viral atau tekanan massa, melainkan keputusan hukum yang harus dilandasi proses administratif yang adil, objektif, dan legal. Ia mengingatkan bahwa tindakan pemerintah, apalagi pencabutan izin usaha, harus berpegang pada asas legalitas dan due process of law sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Saya katakan tegas, negara ini akan rusak jika aparat tunduk pada desakan emosional yang tidak berdasar hukum. Ini bukan negara opini, ini negara hukum! Hentikan dagelan moral palsu yang ujung-ujungnya cuma menggusur rakyat kecil,” sembur Andri.
Ia juga menggugat keras cara pandang kelompok yang hanya menjual isu moral tanpa menyentuh fakta lapangan. Menurutnya, penutupan paksa tanpa solusi konkret justru menciptakan penderitaan baru bagi para pekerja.
“Mayoritas pekerja di Gempol9 bahkan tidak lulus SMP! Apa kalian pikir mereka bisa langsung pindah kerja ke kantor? Negara bukan cuma harus hadir, tapi wajib melindungi yang lemah. Jangan biarkan mereka jadi korban egoisme moral dan kesombongan kuasa!” ujarnya dengan nada tinggi.
Andri menuding ada agenda tersembunyi di balik desakan penutupan Gempol9 dan meminta seluruh elemen bangsa kembali waras serta taat pada konstitusi. Ia menyebut langkah-langkah sepihak dan penuh tekanan ini bukan hanya merusak sendi hukum, tapi juga mengkhianati nilai-nilai keadilan sosial.
“Jangan ajari rakyat tunduk pada intimidasi. Jika negara tak lagi memihak kebenaran dan hanya jadi alat tekanan kelompok tertentu, maka kita semua sedang diseret menuju negara gagal!” pungkasnya.
Pernyataan keras Andri menjadi alarm keras bagi pemerintah dan publik agar tidak terburu-buru menghukum tanpa proses hukum yang adil. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak bisa dibangun di atas kepalsuan dan tekanan apalagi jika itu mengorbankan mereka yang paling rentan.
