JAKARTA, Wartapawitra.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dra. Anisah Syakur, M.Ag, turut hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (24/6/2025), bertempat di ruang sidang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini menjadi penanda dimulainya masa persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026.
Paripurna kali ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk laporan kerja alat kelengkapan dewan serta pandangan fraksi-fraksi terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Kehadiran Anisah mencerminkan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Rapat paripurna ini merupakan momentum penting dalam memperkuat kerja-kerja konstitusional DPR RI. Kita terus berupaya mengawal aspirasi rakyat dan memastikan arah kebijakan nasional berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ungkap Anisah usai mengikuti jalannya sidang.
Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, Anisah turut menyoroti pentingnya sinergi antar komisi dalam mempercepat pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan sektor-sektor yang menjadi perhatiannya selama ini.
Rapat paripurna ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja legislatif di tengah tahun anggaran, memastikan program-program DPR berjalan sesuai sasaran.
Sidang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Ketua DPR RI. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa reses yang telah berlangsung sejak 27 Mei lalu.
Dalam masa sidang IV kali ini, DPR RI akan fokus membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sebelumnya telah mulai digodok oleh Komisi III selama masa reses.
Pada paripurna terakhir masa sidang sebelumnya, DPR RI menyampaikan 12 catatan penting kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa poin yang disorot antara lain:
- Insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut
- Percepatan pengangkatan P3K tahun 2025
- Lonjakan kasus PHK, termasuk di sektor media dan televisi
- Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan
- Tarif resiprokal dari Amerika Serikat terhadap ekonomi nasional
- Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Perbaikan tata kelola sektor migas dan hilirisasi tambang
- Rencana pengadaan vaksin TBC M72
- Temuan BPOM terkait keracunan pangan di 10 provinsi
- Rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah
- Dampak media sosial terhadap anak
- Penegakan hukum dan rehabilitasi dalam kasus narkoba
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mengingatkan pemerintah agar segera menindaklanjuti hasil pengawasan DPR pada masa sidang sebelumnya dengan respons yang cepat dan konkret.
