SURABAYA, Wartapawitra.com — Civitas Veritas Institute, Founder Suara Generasi Muda, sekaligus Sekretaris DPC Poros Sahabat Nusantara Pasuruan, Andri Firmansyah, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menurutnya harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan, hingga persoalan pendidikan dan kesehatan, Andri menuntut pemerintah tidak berhenti pada janji dan pernyataan politik.
Dalam pernyataan politiknya, Andri menilai bahwa ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa lantang seorang presiden berbicara, melainkan oleh kemampuan negara menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai republik ini terlalu sibuk merawat narasi keberhasilan, sementara rakyat masih harus berjuang menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, mencari pekerjaan yang layak, memperjuangkan akses pendidikan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Rakyat tidak bisa makan janji, anak-anak tidak bisa membangun masa depan hanya dengan pidato, dan orang sakit tidak bisa disembuhkan dengan pencitraan politik. Pemerintah harus memahami bahwa kehidupan rakyat jauh lebih kompleks daripada slogan-slogan yang disampaikan di podium kekuasaan,” demikian pernyataan Andri.
Menurutnya, persoalan ekonomi perlu diukur dari kondisi riil masyarakat, termasuk daya beli rumah tangga, kestabilan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan pekerja, dan keberlangsungan usaha kecil. Pertumbuhan ekonomi secara statistik, kata dia dalam draf tersebut, harus diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Jangan hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi apabila masyarakat di lapangan masih merasa terhimpit oleh biaya hidup. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah rakyat semakin mudah memenuhi kebutuhan pokoknya, apakah pekerja memperoleh penghasilan yang layak, dan apakah anak muda memiliki kesempatan kerja yang memadai? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab secara meyakinkan, pemerintah harus berhenti berpuas diri dan mulai melakukan evaluasi secara terbuka,” lanjutnya.
Andri juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran meluas, tetapi harus disertai pencegahan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, penegakan hukum, dan perlindungan kesehatan warga terdampak.
“Ketika hutan terbakar dan masyarakat harus menghirup udara yang tercemar asap, negara tidak cukup hanya hadir melalui laporan penanganan dan konferensi pers. Masyarakat membutuhkan perlindungan nyata, akses terhadap layanan kesehatan, informasi kualitas udara yang transparan, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan biarkan persoalan yang terus berulang diperlakukan seolah-olah hanya rutinitas tahunan yang bisa dimaklumi,” tegasnya.
Dalam bidang pendidikan, Andri menekankan bahwa pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang terjangkau, fasilitas belajar yang memadai, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Ia menilai kebijakan pendidikan harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan peserta didik, bukan sekadar besarnya program yang diumumkan.
Sementara di sektor kesehatan, ia meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak tanpa terbebani hambatan biaya, keterbatasan fasilitas, maupun ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah.
“Pendidikan dan kesehatan bukan kemurahan hati pemerintah kepada rakyat. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar dan bagian dari tanggung jawab negara. Jangan sampai keluarga miskin harus menghadapi dilema antara menyekolahkan anak, membeli kebutuhan pangan, dan membayar biaya pengobatan. Negara harus hadir memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk belajar dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” terangnya.
Andri selanjutnya mengkritik pola komunikasi politik Presiden Prabowo yang, menurut penilaiannya, perlu lebih konsisten antara pernyataan, target, dan hasil pelaksanaan kebijakan. Ia menggunakan istilah asbun atau asal bunyi sebagai kritik terhadap pernyataan politik yang dinilai tidak disertai penjelasan memadai, data yang dapat diuji, serta tindak lanjut yang terukur.
“Presiden tidak boleh menjadikan panggung pidato sebagai tempat untuk mengumbar pernyataan tanpa memastikan bagaimana pernyataan itu diwujudkan. Setiap ucapan seorang kepala negara memiliki konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial. Kalau pemerintah menyampaikan target, jelaskan ukurannya. Kalau menjanjikan perubahan, tunjukkan pelaksanaannya. Kalau menyatakan sebuah program berhasil, buka datanya kepada publik. Jangan sampai rakyat terus-menerus disuguhi optimisme dari atas, tetapi harus menghadapi sendiri persoalan yang belum terselesaikan di bawah,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol demokratis. Menurutnya, masyarakat berhak menilai kebijakan, meminta penjelasan atas penggunaan anggaran, serta mempertanyakan apakah prioritas pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Bagi saya, kegagalan tidak boleh ditutupi dengan permainan kata-kata, dan kekurangan tidak boleh disamarkan dengan propaganda keberhasilan. Jika sebuah kebijakan tidak mencapai target, pemerintah harus berani mengakuinya dan menjelaskan langkah perbaikannya. Jika ada persoalan yang belum selesai, jangan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Kepemimpinan bukan soal menjaga agar citra tetap terlihat sempurna, melainkan soal keberanian bertanggung jawab ketika kenyataan tidak sesuai dengan janji,” tegasnya dalam draf pernyataan.
Andri juga mengingatkan bahwa kritik terhadap Presiden dan pemerintah tidak dapat serta-merta disamakan dengan sikap anti-Indonesia. Baginya, menjaga republik justru menuntut keberanian mengawasi kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas.
“Republik ini bukan milik presiden, bukan milik partai politik, dan bukan milik kelompok yang sedang berada di lingkaran kekuasaan. Negara ini milik rakyat. Karena itu, tidak ada pejabat yang boleh merasa terlalu tinggi untuk dikritik dan tidak ada kebijakan yang boleh dianggap kebal dari evaluasi. Kekuasaan harus siap diperiksa, pernyataan harus siap diuji, dan setiap keputusan harus siap dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Andri, pemerintahan Prabowo perlu menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai gangguan yang harus disingkirkan. Ia meminta pemerintah lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan dan memastikan bahwa setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau pemerintah merasa telah bekerja dengan benar, buktikan melalui hasil yang bisa diperiksa rakyat. Jangan meminta masyarakat percaya hanya karena sebuah pernyataan diucapkan oleh seorang presiden. Kepercayaan publik harus dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan hasil kerja. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai meyakinkan, tetapi pemimpin yang berani membuktikan apa yang telah dijanjikan,” pungkasnya.
