Anisah Syakur Soroti Darurat Perlindungan Anak: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan, Revisi UU Harus Dipercepat!

Gambar Gravatar
Anisah Syakur Soroti Darurat Perlindungan Anak: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan, Revisi UU Harus Dipercepat!

JAKARTA, Wartapawitra.com – Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan pertama bagi anak justru dapat berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tragedi meninggalnya remaja berusia 17 tahun akibat pembakaran yang dilakukan oleh neneknya sendiri di Bojongsari, Depok, menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.

Anisah menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kekerasan individual, melainkan peringatan keras terhadap masih lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir setelah kekerasan terjadi, tetapi harus memiliki sistem pencegahan yang mampu melindungi anak sebelum menjadi korban.

Ia pun mendesak agar percepatan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak menjadi agenda mendesak pemerintah dan DPR RI.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya remaja yang menjadi korban kekerasan oleh anggota keluarganya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan, bahkan ketika berada di lingkungan keluarga. Karena itu, penguatan perlindungan anak tidak bisa ditunda. Revisi UU Perlindungan Anak harus segera didorong agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Anisah di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah korban mengalami luka bakar hingga 80 persen akibat dibakar oleh neneknya pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 13.40 WIB di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Korban sempat mengalami koma sejak Jumat (30/10/2026), sebelum akhirnya meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026).

Menurut Anisah, fakta bahwa pelaku kekerasan berasal dari lingkungan keluarga memperlihatkan adanya persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai kasus biasa. Keluarga semestinya menjadi tempat anak memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan rasa aman, bukan justru menjadi sumber ancaman terhadap keselamatan mereka.

“Orang yang paling dekat dengan anak seharusnya menjadi pihak yang melindungi, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terhadap hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan keluarganya sendiri. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Anisah juga mengingatkan bahwa rumah tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang aman bagi anak. Karena itu, menurutnya, perlindungan anak harus dibangun melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, dan negara secara bersamaan.

“Jangan sampai anak justru harus mencari rasa aman di luar rumah karena tidak mendapatkannya dari keluarganya sendiri. Rumah harus menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak. Karena itu, pengawasan, edukasi keluarga, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi kekerasan harus diperkuat,” ujarnya.

Urgensi persoalan tersebut turut diperkuat oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 426 kasus pengaduan terkait anak. Dari jumlah tersebut, 209 kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Bagi Anisah, angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan kekerasan terhadap anak membutuhkan pembenahan sistem perlindungan secara menyeluruh. Revisi UU Perlindungan Anak harus mampu memperkuat pencegahan, memperjelas mekanisme perlindungan dan penanganan korban, serta meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab seluruh pihak terkait.

“Revisi UU Perlindungan Anak menjadi kebutuhan mendesak. Kita tidak boleh terus-menerus bersikap reaktif setelah anak menjadi korban, apalagi sampai kehilangan nyawa. Regulasi harus mampu memperkuat perlindungan sejak hulu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan pengaduan, hingga pemulihan korban. Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena kekerasan yang seharusnya bisa dicegah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah, DPR RI, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen bersama untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Menurutnya, keselamatan dan masa depan anak tidak boleh hanya dibebankan kepada keluarga, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijamin melalui kehadiran negara dan regulasi yang berpihak pada perlindungan anak.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *