JAKARTA, Wartapawitra.com – Penguatan kolaborasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi langkah bersama dalam menyukseskan program kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah. Fokus utama kerja sama tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan penanganan tuberkulosis (TBC).
Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Kesehatan RI di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Agenda pembahasan juga mencakup kesehatan pelajar dan santri, layanan kesehatan berbasis komunitas, serta penerapan WASH sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan pesantren.
Menteri Kesehatan menegaskan pentingnya menggandeng Nahdlatul Ulama karena memiliki jangkauan luas di tengah masyarakat.
“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Menkes.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa PBNU selama ini konsisten mendukung berbagai program pemerintah di bidang kesehatan.
“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antara contohnya adalah vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” ujar KH Yahya Cholil Staquf.
Kiai Yahya menilai CKG merupakan program yang memperkuat deteksi dini, pencegahan penyakit, dan akses layanan kesehatan. Karena itu, PBNU siap mengambil peran sebagai mitra pelaksana dengan menjadikan pesantren serta madrasah sebagai titik awal pelaksanaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ulun Nuha mengungkapkan bahwa CKG Santri telah berjalan sejak 2025 melalui sinergi antara Kemenko PMK, Kemenkes, Kementerian Agama, dan RMI PBNU.
“Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah, termasuk di Pesantren Lirboyo dan Ploso Kediri. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi,” ujar Ulun Nuha.
Kolaborasi tersebut akan diperkuat melalui jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan struktur kepengurusan NU hingga tingkat ranting agar pelayanan kesehatan semakin luas dan berkelanjutan.
