DEPOK, Wartapawitra.com – Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag, menyampaikan apresiasi sekaligus memberikan sejumlah masukan dalam Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Pemerintah Kota Depok bertema “Peran Diplomasi Parlemen untuk Pembangunan Kota Depok: Sinergi dan Kolaborasi“ yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026.
Anisah menilai agenda tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat hubungan antara diplomasi parlemen dengan pembangunan daerah. Menurutnya, BKSAP tidak hanya berperan di tingkat internasional, tetapi juga dapat menjadi penghubung bagi pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam tanggapannya, Anisah menyampaikan bahwa kegiatan ini berhasil mengubah perspektif bahwa diplomasi bukan semata urusan pemerintah pusat. Melalui peran BKSAP, berbagai potensi unggulan daerah dapat dipromosikan kepada negara-negara sahabat melalui jaringan kerja sama parlemen yang telah dimiliki DPR RI.
Ia juga mengapresiasi fokus kegiatan yang diarahkan pada peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, dan penguatan daya saing daerah. Menurutnya, arah tersebut sangat relevan dengan karakteristik Kota Depok yang memiliki perkembangan pesat di sektor pendidikan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, Anisah menilai dukungan regulasi melalui Undang-Undang MD3 dan keberadaan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen negara sahabat merupakan modal strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan kerja sama internasional yang lebih konkret bagi pemerintah daerah.
“Kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari transparansi kinerja BKSAP kepada masyarakat, sehingga publik dapat melihat secara langsung bagaimana diplomasi parlemen memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ungkap Anisah.
Pada kesempatan tersebut, Anisah turut menyampaikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi pada efektivitas pelaksanaan program. Ia meminta penjelasan mengenai strategi BKSAP dalam mengidentifikasi sektor unggulan Kota Depok agar kerja sama internasional dapat difokuskan pada bidang-bidang yang memiliki potensi besar, seperti pendidikan, industri kreatif, pertanian perkotaan, dan pengelolaan sampah.
Ia juga mempertanyakan mekanisme tindak lanjut pasca kunjungan kerja, termasuk bentuk pendampingan kepada Pemerintah Kota Depok dalam menyusun rencana kerja sama, membangun komunikasi dengan mitra luar negeri, hingga mempermudah akses investasi.
Menurut Anisah, pelibatan pelaku usaha, koperasi, akademisi, dan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting agar manfaat diplomasi parlemen dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya dukungan BKSAP dalam membantu daerah menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan perizinan, standar produk internasional, hingga perlindungan investasi. Ia juga mengusulkan agar jejaring parlemen dimanfaatkan untuk mendorong terbentuknya kerja sama sister city antara Kota Depok dengan kota-kota di negara sahabat.
Anisah berharap kerja sama internasional yang dibangun nantinya juga dapat diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan di Depok, seperti pengendalian banjir, kemacetan, serta pengelolaan lingkungan melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Sebagai penutup, Anisah menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan yang jelas agar pelaksanaan program dapat diukur secara objektif, baik melalui jumlah kerja sama yang terjalin, investasi yang terealisasi, maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat Kota Depok.
