Penulis : Andri Firmansyah, S.M (Aktivis Pemuda & Sekretaris DPC POSNU Kabupaten Pasuruan)
SURABAYA, Wartapawitra.com -Di tengah ketegangan geopolitik global yang kian memanas mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Laut Cina Selatan, Konflik India-Pakistan hingga disrupsi rantai pasok akibat perubahan iklim dan pandemi, ketahanan pangan tak lagi bisa diposisikan sebagai isu domestik belaka. Ia telah menjelma menjadi senjata strategis dalam percaturan ekonomi global. Negara yang kuat pangannya, akan kuat pula tawarannya. Negara yang rapuh pangan, akan rentan dijadikan pion dalam permainan kekuasaan ekonomi global.
Indonesia, sebagai negara agraris dengan kekayaan alam melimpah, ironisnya masih bergantung pada impor pangan pokok seperti beras, kedelai, gula, bahkan bawang putih. Ini bukan hanya soal defisit perdagangan atau subsidi yang membengkak. Ini soal kerapuhan nasional. Ketergantungan pangan adalah bentuk kolonialisme gaya baru, tanpa perlu menembakkan peluru, negara bisa dilumpuhkan lewat embargo, manipulasi harga, atau ketidakstabilan suplai global.
Sayangnya, pembangunan sektor pangan di Indonesia masih dibelenggu cara pandang jangka pendek, program insentif musiman, politik pupuk subsidi, dan proyek-proyek seremonial seperti food estate yang minim evaluasi. Tidak ada desain besar, tidak ada peta jalan yang serius mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Di sisi lain, negara-negara besar telah menjadikan pangan sebagai bagian dari kekuatan geopolitiknya. China membangun cadangan pangan nasional terbesar di dunia, bahkan membeli lahan pertanian di luar negeri. Amerika Serikat menjadikan ekspor gandum dan kedelai sebagai alat diplomasi dagang. Uni Eropa mengintegrasikan isu pangan ke dalam kebijakan iklim dan energi.
Indonesia harus belajar dari itu. Ketahanan pangan tidak cukup didekati dari sisi pertanian saja. Ia harus diposisikan sebagai isu strategis nasional lintas sektor: pertahanan, perdagangan, luar negeri, dan lingkungan. Tanpa itu, visi Indonesia Emas 2045 akan menjadi ilusi. Negara tidak akan pernah benar-benar merdeka jika perut rakyatnya masih ditentukan oleh pasar global.
Sekarang saatnya pemerintah berhenti memandang ketahanan pangan sebagai urusan kementerian teknis. Ini adalah urusan kedaulatan nasional. Sebab dalam dunia yang kian tidak pasti, siapa menguasai pangan, dialah yang mengendalikan masa depan.
Ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu domestik atau urusan internal pertanian semata. Ia telah menjelma menjadi arena perebutan pengaruh global yang sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis. Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, ketahanan pangan memainkan peran strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah instrumen kekuasaan, alat tawar-menawar diplomasi, sekaligus fondasi pertahanan nasional.
Ketahanan Pangan: Pilar Kedaulatan dan Stabilitas Negara
Secara mendasar, ketahanan pangan menyangkut kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya. Namun, di balik definisi normatif itu tersembunyi dimensi strategis yang jauh lebih dalam. Negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan terjebak dalam ketergantungan pada impor, melemahkan daya tawar dalam relasi internasional, serta membuka celah bagi intervensi asing, baik secara ekonomi maupun politik.
Ketika kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi, stabilitas sosial terganggu. Lihat bagaimana krisis pangan memicu gelombang protes di Sri Lanka, kerusuhan di Haiti, bahkan menjadi pemicu awal Arab Spring. Pangan bukan sekadar soal perut, tapi juga soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Negara yang abai terhadap ketahanan pangan, pada hakikatnya sedang menggali lubang bagi keruntuhan kekuasaannya sendiri.
Geopolitik Ekonomi dan Perang Pangan Global
Dalam percaturan global, pangan telah dijadikan senjata dalam “perang dingin baru” yang berlangsung melalui mekanisme ekonomi dan perdagangan. Negara-negara maju, dengan kekuatan finansial dan teknologinya, mendominasi rantai pasok pangan dunia. Mereka menguasai bibit unggul, teknologi pertanian, pupuk, hingga distribusi pangan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali terperangkap dalam sistem ini terjebak sebagai konsumen dan pasar yang bergantung.
Bahkan lebih dari itu, ketergantungan terhadap impor pangan telah membuat banyak negara kehilangan kedaulatan atas agenda pertaniannya. Lembaga keuangan internasional kerap mendikte kebijakan pangan suatu negara dengan dalih “reformasi struktural”. Padahal, di balik jargon efisiensi dan liberalisasi tersembunyi agenda penguasaan pasar dan pelemahan kemandirian bangsa.
Kondisi ini makin diperparah oleh perubahan iklim, konflik bersenjata, dan krisis global seperti pandemi atau perang Rusia-Ukraina yang secara langsung mengganggu rantai pasok pangan dunia. Harga gandum melonjak, distribusi pupuk terganggu, dan krisis energi memperparah kelangkaan pangan. Ketika negara bergantung pada impor, sedikit saja guncangan global akan langsung berdampak pada harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri.
Indonesia: Antara Potensi dan Ketergantungan
Indonesia memiliki segala potensi untuk mandiri pangan: tanah subur, keanekaragaman hayati yang luar biasa, jumlah petani yang besar, serta dukungan iklim tropis yang memungkinkan panen sepanjang tahun. Namun ironi terjadi. Negeri agraris ini justru masih menjadi importir besar untuk komoditas strategis seperti beras, kedelai, bawang putih, hingga garam.
Mengapa ini terjadi? Jawabannya tidak sederhana, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap beberapa fakta mendasar: kebijakan pangan yang tidak konsisten, mafia impor yang bermain di ruang gelap, ketergantungan terhadap korporasi multinasional, dan matinya regenerasi petani akibat ketidakpastian ekonomi di sektor pertanian. Infrastruktur memang dibangun, tetapi tidak diiringi dengan revolusi agraria yang sesungguhnya. Subsidi pupuk diberikan, namun tidak menyentuh akar persoalan seperti distribusi lahan, akses pasar, dan proteksi harga petani.
Lebih dari itu, ketahanan pangan seharusnya menjadi isu strategis yang masuk dalam agenda geopolitik nasional. Namun sayangnya, pendekatan yang digunakan pemerintah masih parsial dan jangka pendek. Selama kebijakan pangan hanya dianggap sebagai bagian dari agenda sosial-ekonomi, dan bukan bagian dari strategi pertahanan nasional, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan dalam permainan geopolitik global.
Kedaulatan Pangan sebagai Jalan Menuju Kekuatan Nasional
Ketahanan pangan sejati harus dimaknai sebagai kedaulatan pangan kemampuan negara untuk menentukan sendiri arah, sistem, dan kebijakan pangannya tanpa tekanan eksternal. Ini berarti membangun sistem pangan yang adil, berkelanjutan, berbasis kerakyatan, dan bebas dari dominasi kartel.
Negara harus tegas melawan mafia impor, menolak intervensi pasar bebas yang merugikan petani lokal, serta berani berinvestasi besar-besaran dalam inovasi pertanian nasional. Pendidikan pertanian modern harus diperluas, regenerasi petani perlu dirangsang dengan insentif, dan model pertanian korporasi rakyat bisa menjadi solusi untuk memperkuat daya saing tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial.
Lebih jauh, dalam kerangka geopolitik, Indonesia harus menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari diplomasi luar negerinya. Aliansi strategis di bidang pertanian, kerja sama riset benih dan teknologi pangan, serta pembentukan cadangan pangan kawasan harus dipandang sebagai instrumen kekuatan lunak yang bisa memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Pilihan Strategis, Bukan Sekadar Wacana
Ketahanan pangan bukan pilihan, tapi keharusan. Dalam dunia yang makin tidak pasti, di tengah turbulensi geopolitik dan perebutan sumber daya alam, hanya negara yang mampu mengendalikan sistem pangannya sendiri yang akan bertahan. Indonesia harus memilih: menjadi bangsa yang berdiri tegak dengan kemandirian pangan, atau terus bergantung dan akhirnya menjadi objek permainan kekuatan global.
Langkah strategis diperlukan sekarang, bukan esok. Ketahanan pangan bukan lagi soal sektor, tetapi soal masa depan bangsa. Kita butuh keberanian politik, kebijakan yang berpihak, dan rakyat yang sadar bahwa perjuangan pangan adalah perjuangan kedaulatan.
Daftar Pustaka :
https://www.tempo.co/ekonomi/impor-pangan-indonesia-mencakup-mayoritas-sembako-1165105
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230704185303-128-451320/indonesia-negara-darurat-impor-pangan
https://monitorday.com/79-tahun-indonesia-merdeka-tapi-masih-impor-pangan-mayoritasnya-sembako/
https://id.quora.com/Mengapa-Indonesia-masih-bergantung-pada-impor-pangan-seperti-gandum-kedelai-dan-bawang-putih-padahal-memiliki-sumber-daya-alam-melimpah-Apa-solusi-jangka-panjang-untuk-mengurangi-ketergantungan-ini
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250116085359-4-603570/impor-beras-ri-sepanjang-2024-tembus-452-juta-ton-ini-pemasoknya
https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7878811/bps-ungkap-data-impor-komoditas-pangan-capai-13-629-ton
https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/
https://brin.go.id/news/110989/tantangan-indonesia-wujudkan-kedaulatan-pangan
https://pkspl.ipb.ac.id/membangun-kedaulatan-pangan/
