SURABAYA, Wartapawitra.com – Berbagai persoalan nasional yang terus bermunculan belakangan ini mendapat sorotan tajam dari Founder Civitas Veritas Institute (Pusat Studi Sosial, Hukum dan Politik) sekaligus Sekretaris DPC Poros Sahabat Nusantara Pasuruan, Andri Firmansyah. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan strategis yang dinilai menimbulkan keresahan publik, baik dalam aspek demokrasi, tata kelola pemerintahan, maupun kondisi ekonomi nasional yang semakin berat dirasakan masyarakat.
Andri menilai, dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu dicermati secara serius oleh seluruh elemen bangsa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan yang berkaitan dengan perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di ruang sipil.
Menurutnya, TNI merupakan institusi negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Namun demikian, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas ruang keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dilakukan secara hati-hati dan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan peran TNI di ruang sipil dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Kebijakan tersebut harus disertai pengawasan yang ketat, transparansi, serta keterlibatan publik agar tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai semakin luasnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil,” tegas Andri Firmansyah.
Ia menambahkan bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana ruang partisipasi publik dijaga dan suara masyarakat didengar dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama demokrasi. Ketika kebijakan publik dibuat tanpa keterlibatan yang memadai dari masyarakat, maka akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, prinsip keterbukaan dan pengawasan publik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan strategis negara,” ujarnya.
Selain persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, kondisi ekonomi nasional juga menjadi perhatian serius. Andri menyoroti dinamika nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, biaya produksi dunia usaha, hingga harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
“Kondisi nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, bukan sekadar narasi optimisme tanpa langkah konkret yang dapat dirasakan langsung,” katanya.
Lebih lanjut, Andri juga menyoroti beredarnya informasi mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai menjadi perbincangan publik sejak malam sebelumnya. Menurutnya, isu tersebut semakin menambah kekhawatiran masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan berbagai kebutuhan hidup.
“Setiap kenaikan harga energi pasti akan menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor. Biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang naik, dan pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat ikut terdorong naik. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka alasan di balik setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat,” ujar Andri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada aspek fiskal atau kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas.
“Rakyat saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi secara bersamaan. Harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil, peluang kerja yang masih menjadi tantangan, ditambah potensi kenaikan biaya hidup akibat kebijakan energi. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar penjelasan administratif,” lanjutnya.
Andri menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel demokrasi dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen sipil. Kritik harus dipandang sebagai masukan untuk perbaikan, bukan ancaman. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan bersama,” pungkas Andri Firmansyah.
