JAKARTA, Wartapawitra.com – DPR RI menjadwalkan Rapat Paripurna pada Kamis (4/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat meliputi Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Menanggapi agenda tersebut, Anggota DPR RI Komisi XIII Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag menyatakan bahwa pembahasan kebijakan strategis negara harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“DPR RI memiliki amanah konstitusi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, seluruh proses legislasi maupun pembahasan kebijakan anggaran harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Anisah Syakur.
Menurutnya, sektor keuangan yang kuat merupakan salah satu fondasi penting bagi pembangunan nasional, namun penguatannya harus tetap disertai dengan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kita mendukung upaya penguatan sektor keuangan nasional, tetapi pada saat yang sama harus memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Stabilitas ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Anisah menilai pembahasan RAPBN 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan Indonesia semakin tepat sasaran.
“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, anggaran negara harus benar-benar diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Sebagai wakil rakyat, kami membawa berbagai aspirasi dari masyarakat. Harapan masyarakat di daerah harus menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan nasional sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anisah mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global membutuhkan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Di tengah berbagai dinamika ekonomi dunia, Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat, adaptif, dan berpandangan jauh ke depan. Namun yang paling penting, kebijakan tersebut harus tetap menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang dibahas DPR RI agar tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat.
“Kami di DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh kebijakan strategis negara. Tujuannya agar pembangunan nasional berjalan sesuai cita-cita bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Anisah Syakur.
Menutup keterangannya, Anisah berharap seluruh agenda yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi bangsa.
“Semoga seluruh pembahasan dan keputusan yang diambil DPR RI dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia, memperkuat ketahanan nasional, dan menjadi langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
